Pada bulan ketika gaji diterima seperti biasa, potongan pajak mungkin tidak terlalu menarik perhatian. Namun, ketika THR masuk atau slip gaji Desember menunjukkan pemotongan berbeda, pertanyaannya menjadi lebih mendesak: apakah pajak ini sudah dihitung dengan benar?
Sejak penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), pemotongan PPh 21 pegawai tetap umumnya dilakukan dengan pendekatan bulanan pada Januari sampai November, kemudian dihitung kembali menggunakan tarif progresif tahunan pada masa pajak terakhir.
Perbedaan metode inilah yang perlu dipahami. Potongan besar pada satu bulan belum tentu berarti beban pajak tahunan meningkat sebesar itu. Sebaliknya, potongan kecil sepanjang tahun juga tidak selalu menunjukkan jumlah pajak akhir yang harus dibayar.
Untuk membantu memeriksanya, Summase.org menyediakan simulasi yang memperlihatkan penghasilan bruto, dasar perhitungan, potongan setiap bulan, dan penyesuaian pajak tahunan.
Kalkulator PPh 21 Online 2026
Gunakan kalkulator berikut untuk memperkirakan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan jenis penghasilan dan data yang Anda masukkan.
Hitung estimasi potongan pajak pegawai tetap, upah harian, atau honorarium jasa. Perhitungan berjalan di perangkat Anda.
| Bulan | Bruto rutin (Rp) | THR/bonus/ekstra (Rp) | Iuran pegawai (Rp) |
|---|
Mode pegawai tetap ditujukan untuk satu pemberi kerja dengan masa kerja penuh Januari–Desember, tanpa fasilitas DTP atau perlakuan khusus lain.
TER harian: hingga Rp450.000 = 0%; di atas Rp450.000 sampai Rp2.500.000 = 0,5%. Di atas Rp2.500.000 per hari menggunakan 50% bruto sebagai dasar pengenaan tarif progresif. Simulasi jumlah hari menganggap bruto harian sama; tidak untuk pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan.
Dasar pemotongan untuk imbalan jasa bukan pegawai pada skema umum adalah 50% dari bruto, lalu dikenai tarif progresif Pasal 17 tanpa pengurangan PTKP. Bukan kalkulator PPh Final UMKM, PPh 23, atau keseluruhan SPT Tahunan.
| Bulan | Bruto | TER | PPh 21 dipotong / koreksi |
|---|
Tanpa unggah data Semua perhitungan dilakukan di browser. Ini adalah alat estimasi, bukan bukti potong atau keputusan resmi DJP.
Dasar aturan: PP 58/2023 · PMK 168/2023 · Tarif progresif & PTKP (DJP).
Catatan 2026: Insentif PPh 21 DTP menurut PMK 105/2025 berlaku terbatas pada pegawai/pemberi kerja yang memenuhi syarat dan tidak diperhitungkan otomatis di sini.
Kalkulator menyediakan tiga mode perhitungan:
- Pegawai tetap: menghitung estimasi pemotongan Januari–November, PPh tahunan, dan penyesuaian Desember.
- Pekerja harian: menghitung estimasi PPh 21 berdasarkan upah bruto harian dan jumlah hari simulasi.
- Honorarium jasa: menghitung estimasi pemotongan PPh 21 atas satu pembayaran kepada penerima penghasilan yang termasuk kategori bukan pegawai.
Perhitungan berlangsung melalui JavaScript di browser. Kalkulator tidak meminta nama, NIK, NPWP, nomor rekening, atau unggahan slip gaji.
Hasilnya bersifat simulasi edukatif, bukan bukti potong resmi dari pemberi kerja maupun perhitungan final yang telah divalidasi Direktorat Jenderal Pajak.
Cara Menggunakan Kalkulator PPh 21
1. Pilih jenis penghasilan
Jika Anda menerima gaji rutin sebagai karyawan, pilih Pegawai tetap.
Gunakan Pekerja harian jika termasuk pegawai tidak tetap yang menerima upah harian sesuai ketentuan perhitungan yang berlaku.
Apabila menerima pembayaran jasa sebagai tenaga profesional atau penyedia jasa perorangan yang diklasifikasikan sebagai bukan pegawai, pilih Honorarium jasa.
Perhatikan bahwa istilah freelancer tidak otomatis menentukan jenis pajaknya. Perlakuan pajak bergantung pada hubungan kerja, jenis pembayaran, dan ketentuan pemotongan yang relevan.
2. Tentukan status PTKP
Untuk pegawai tetap, pilih status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), misalnya TK/0 untuk tidak kawin tanpa tanggungan atau K/2 untuk kawin dengan dua tanggungan.
Status ini memengaruhi kategori TER dan besarnya pengurangan PTKP dalam perhitungan tahunan.
Kalkulator saat ini menyediakan TK/0 sampai TK/3 serta K/0 sampai K/3. Kondisi khusus seperti penggabungan penghasilan suami-istri memerlukan pemeriksaan tersendiri.
3. Masukkan penghasilan bruto
Isi gaji pokok dan tunjangan bruto kena pajak per bulan.
Gunakan penghasilan bruto, bukan jumlah uang yang telah diterima setelah dipotong pajak atau iuran karyawan.
Sebagai contoh, jika gaji pokok Rp7.000.000 dan tunjangan kena pajak Rp1.000.000, jumlah bruto rutin yang dimasukkan menjadi Rp8.000.000.
Jika terdapat komponen penghasilan kena pajak lain yang belum tercakup dalam formulir, pastikan komponen tersebut diperhitungkan secara tepat. Jangan menganggap seluruh fasilitas atau tunjangan pasti bebas pajak.
4. Isi iuran, THR, dan bonus jika ada
Masukkan iuran pensiun atau JHT yang dibayar pegawai dan memenuhi persyaratan sebagai pengurang pajak.
Jika menerima THR, masukkan nilai bruto THR serta bulan pembayarannya. Lakukan hal yang sama untuk bonus atau insentif lainnya.
Kalkulator juga menyediakan kolom zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja sesuai ketentuan.
Jangan memasukkan seluruh potongan slip gaji sebagai iuran pengurang PPh 21. Tidak semua potongan payroll merupakan pengurang penghasilan neto untuk perpajakan.
5. Sesuaikan penghasilan tiap bulan bila diperlukan
Aktifkan pilihan penyesuaian penghasilan bulanan jika gaji, tunjangan, bonus, atau iuran tidak sama sepanjang tahun.
Fitur ini berguna ketika seorang pegawai mengalami kenaikan gaji atau menerima penghasilan tambahan pada bulan tertentu.
Setelah melakukan perubahan, tekan Hitung PPh 21.
6. Baca hasil dan simpan rinciannya
Hasil perhitungan dapat menunjukkan:
- PPh 21 setahun.
- Potongan atau penyesuaian pada bulan yang dipilih.
- Penghasilan Kena Pajak (PKP).
- Penghasilan bruto dan pengurang.
- Tabel potongan Januari–Desember untuk pegawai tetap.
Gunakan Salin hasil, Unduh CSV, atau Cetak hasil untuk menyimpan simulasi.
File CSV dapat membantu membandingkan perhitungan dengan catatan penghasilan pribadi. Namun, file tersebut bukan bukti pemotongan pajak.
Mengapa Potongan PPh 21 Januari–November dan Desember Berbeda?
Perbedaan ini berhubungan dengan dua metode penghitungan.
TER bulanan: menghitung potongan sementara
Untuk pegawai tetap, tarif efektif bulanan ditentukan berdasarkan status PTKP dan penghasilan bruto pada bulan bersangkutan.
Secara sederhana:
PPh 21 bulanan = penghasilan bruto bulan tersebut × tarif TER yang sesuai.
Jika pegawai menerima bonus atau THR, bruto bulan tersebut dapat meningkat sehingga masuk lapisan TER yang lebih tinggi.
TER membantu menyederhanakan pemotongan selama tahun berjalan, tetapi bukan berarti tarif efektif pada satu bulan harus dipakai untuk menentukan pajak atas seluruh penghasilan setahun.
Tarif progresif: menghitung kewajiban tahunan
Pada masa pajak terakhir, penghasilan setahun dihitung kembali dengan memperhatikan pengurang yang memenuhi syarat, PTKP, dan tarif progresif Pasal 17.
Secara ringkas, alurnya adalah:
Penghasilan bruto setahun → pengurang yang diperkenankan → penghasilan neto → dikurangi PTKP → PKP → PPh tahunan.
Untuk pegawai tetap yang bekerja penuh selama satu tahun kalender, penyesuaian Desember pada simulasi sederhana diperoleh dari:
PPh 21 Desember = PPh tahunan − PPh yang telah dipotong Januari–November.
Jika hasilnya negatif, hal tersebut mengindikasikan kelebihan pemotongan dalam simulasi. Penanganan pengembaliannya harus mengikuti ketentuan dan catatan pemberi kerja.
Contoh Menghitung PPh 21 untuk Gaji Rp8 Juta
Gunakan contoh seorang pegawai berstatus TK/0 yang bekerja penuh Januari–Desember, memiliki gaji bruto Rp8.000.000 per bulan, tidak menerima bonus atau THR, serta tidak memiliki iuran pengurang tambahan.
Angka berikut sengaja disederhanakan agar hubungan antara tarif bulanan dan perhitungan tahunan terlihat jelas.
| Komponen | Nilai |
|---|---|
| Gaji bruto bulanan | Rp8.000.000 |
| Bruto setahun | Rp96.000.000 |
| Biaya jabatan 5% | Rp4.800.000 |
| Penghasilan neto | Rp91.200.000 |
| PTKP TK/0 | Rp54.000.000 |
| PKP setahun | Rp37.200.000 |
| PPh tahunan 5% | Rp1.860.000 |
Untuk penghasilan bruto Rp8.000.000 dengan kategori TER A, tarif bulanan yang sesuai adalah 1,5%.
Potongan Januari sampai November adalah Rp120.000 per bulan, sehingga total sebelas bulan menjadi Rp1.320.000.
PPh tahunan berdasarkan PKP adalah Rp1.860.000. Dengan demikian, penyesuaian pada Desember menjadi Rp540.000.
| Periode | Estimasi PPh 21 |
|---|---|
| Januari–November, per bulan | Rp120.000 |
| Total Januari–November | Rp1.320.000 |
| Desember | Rp540.000 |
| Total setahun | Rp1.860.000 |
Terlihat bahwa potongan Desember lebih besar daripada bulan biasa, meskipun tidak ada kenaikan gaji.
Ini tidak otomatis berarti terdapat pajak tambahan di luar perhitungan tahunan. Angka Desember merupakan bagian dari proses rekonsiliasi.
Bagaimana Jika Menerima THR Rp8 Juta?
Sekarang gunakan pegawai yang sama, tetapi tambahkan THR bruto Rp8.000.000 pada April.
Bruto April menjadi Rp16.000.000. Dalam kategori TER A, bruto tersebut berada pada tarif 7%, sehingga estimasi pemotongan April menjadi Rp1.120.000.
Penghasilan bruto setahun juga meningkat menjadi Rp104.000.000.
| Komponen | Tanpa THR | Dengan THR |
|---|---|---|
| Bruto setahun | Rp96.000.000 | Rp104.000.000 |
| PPh tahunan | Rp1.860.000 | Rp2.240.000 |
| Total potongan Jan–Nov | Rp1.320.000 | Rp2.320.000 |
| Penyesuaian Desember | Rp540.000 | -Rp80.000 |
Dari contoh tersebut, muncul perbedaan yang penting.
Pemotongan pada bulan THR meningkat tajam, tetapi kenaikan PPh tahunan hanya Rp380.000 dibandingkan skenario tanpa THR.
Artinya, potongan tinggi pada bulan pembayaran THR tidak sama dengan kenaikan pajak tahunan dalam jumlah yang identik.
Penyesuaian Desember dalam skenario kedua bernilai negatif karena jumlah yang telah dipotong Januari–November melebihi perhitungan pajak tahunan.
Contoh ini tidak memperhitungkan iuran pengurang, insentif DTP, penghasilan dari pemberi kerja lain, atau kondisi perpajakan khusus.
Tarif PPh 21 Progresif yang Digunakan pada Perhitungan Tahunan
Tarif progresif Pasal 17 dikenakan secara bertingkat terhadap Penghasilan Kena Pajak, bukan langsung terhadap seluruh gaji bruto.
| Lapisan PKP setahun | Tarif |
|---|---|
| Sampai Rp60.000.000 | 5% |
| Di atas Rp60 juta–Rp250 juta | 15% |
| Di atas Rp250 juta–Rp500 juta | 25% |
| Di atas Rp500 juta–Rp5 miliar | 30% |
| Di atas Rp5 miliar | 35% |
Sebagai ilustrasi, PKP sebesar Rp100.000.000 tidak seluruhnya dikenakan tarif 15%.
Rp60.000.000 pertama dikenakan 5%, sedangkan Rp40.000.000 berikutnya dikenakan 15%.
Total pajaknya menjadi Rp3.000.000 + Rp6.000.000, yaitu Rp9.000.000.
Perhitungan ini membantu menjelaskan mengapa tarif tertinggi yang dicapai seseorang tidak boleh langsung dikalikan dengan seluruh penghasilannya.
PTKP dan Kategori TER yang Perlu Diketahui
PTKP merupakan pengurangan yang diperhitungkan ketika menentukan PKP orang pribadi sesuai status dan ketentuan perpajakan.
| Status | PTKP setahun | Kategori TER |
|---|---|---|
| TK/0 | Rp54.000.000 | A |
| TK/1 | Rp58.500.000 | A |
| TK/2 | Rp63.000.000 | B |
| TK/3 | Rp67.500.000 | B |
| K/0 | Rp58.500.000 | A |
| K/1 | Rp63.000.000 | B |
| K/2 | Rp67.500.000 | B |
| K/3 | Rp72.000.000 | C |
Kategori TER adalah pengelompokan tarif efektif untuk pemotongan tertentu. Kategori tersebut tidak menggantikan perhitungan PTKP dan tarif progresif tahunan.
Status PTKP pada umumnya ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun pajak, dengan pengecualian tertentu sesuai peraturan.
Perlu dibedakan pula antara status menikah, jumlah tanggungan yang diakui, dan ketentuan penggabungan penghasilan suami-istri. Tidak semua orang yang tinggal dalam satu rumah otomatis dapat dihitung sebagai tanggungan untuk PTKP.
Menghitung PPh 21 Pekerja Harian dan Honorarium
PPh 21 tidak hanya berkaitan dengan karyawan yang menerima gaji bulanan.
Pekerja harian
Untuk pegawai tidak tetap yang dibayar secara harian atau berdasarkan rata-rata upah harian, peraturan mengenal tarif efektif harian.
Dalam skema yang digunakan kalkulator:
- Penghasilan bruto sampai dengan Rp450.000 sehari dikenai TER harian 0%.
- Penghasilan bruto di atas Rp450.000 sampai dengan Rp2.500.000 sehari dikenai TER harian 0,5%.
- Penghasilan bruto di atas Rp2.500.000 sehari menggunakan pendekatan tarif Pasal 17 terhadap dasar pengenaan yang ditentukan peraturan.
Contohnya, untuk upah bruto Rp500.000 sehari dalam skema TER harian 0,5%, estimasi pemotongan adalah Rp2.500.
Simulasi jumlah hari dalam kalkulator mengasumsikan upah harian sama. Hasilnya perlu diperiksa kembali jika metode pembayaran, penghasilan kumulatif, atau keadaan hubungan kerja berbeda dari asumsi tersebut.
Honorarium jasa bukan pegawai
Untuk pembayaran yang memang termasuk penghasilan bukan pegawai menurut ketentuan PPh 21, dasar pemotongan umumnya adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto yang relevan.
Sebagai contoh, pembayaran jasa bruto Rp5.000.000 menghasilkan dasar pemotongan Rp2.500.000.
Jika seluruh dasar pemotongan tersebut berada pada lapisan tarif Pasal 17 sebesar 5%, estimasi PPh 21 adalah Rp125.000.
Perlu diperhatikan bahwa PPh 21 yang dipotong oleh pihak pembayar bukan selalu sama dengan seluruh kewajiban pajak tahunan penerima penghasilan.
Selain itu, tidak setiap komisi, fee digital, penghasilan usaha, atau pendapatan freelancer otomatis diperlakukan sebagai honorarium bukan pegawai dalam kalkulator ini.
Checklist Memeriksa Potongan PPh 21 pada Slip Gaji
Sebelum mempertanyakan selisih antara hasil kalkulator dengan slip gaji, periksa enam hal berikut.
| Yang diperiksa | Pertanyaan verifikasi |
|---|---|
| Penghasilan bruto | Apakah seluruh komponen kena pajak sudah dihitung? |
| Status PTKP | Apakah status yang digunakan perusahaan sesuai ketentuan? |
| THR dan bonus | Apakah masuk pada bulan pembayaran yang benar? |
| Iuran pengurang | Apakah hanya komponen yang memenuhi syarat yang dikurangkan? |
| Periode kerja | Apakah bekerja penuh sepanjang tahun atau hanya sebagian? |
| Bukti potong | Apakah angka tahunan sesuai dokumen pemberi kerja? |
Jika terjadi perbedaan, bandingkan terlebih dahulu angka bruto dan rincian potongan pada dokumen sumber.
Jangan langsung menyimpulkan terdapat kesalahan perusahaan hanya karena angka potongan pada simulasi tidak sama.
Kalkulator ini juga tidak menghitung seluruh potongan nonpajak, misalnya pinjaman karyawan, koperasi, atau komponen payroll lainnya.
Untuk keputusan finansial seperti mengajukan kredit rumah, gunakan penghasilan bersih aktual yang telah memperhitungkan seluruh potongan relevan. Anda dapat melanjutkan dengan Kalkulator KPR Summase untuk membandingkan cicilan dengan kemampuan pembayaran bulanan.
Apakah Ada Insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah pada 2026?
Ada ketentuan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk tahun anggaran 2026 berdasarkan PMK Nomor 105 Tahun 2025.
Namun, fasilitas ini tidak berlaku otomatis untuk seluruh karyawan Indonesia.
Peraturan menetapkan persyaratan tertentu bagi pemberi kerja dan pegawai, termasuk bidang usaha, kode klasifikasi lapangan usaha (KLU), dan batas penghasilan yang relevan.
Jika bekerja pada sektor yang berpotensi memenuhi ketentuan, periksa informasi dari bagian payroll perusahaan serta ketentuan resmi DJP.
Anda dapat menggunakan panduan kode KLU pajak sebagai pengantar untuk memahami klasifikasi usaha, tetapi kelayakan insentif tetap harus mengacu pada daftar KLU dan syarat resmi dalam PMK terkait.
Kalkulator pada halaman ini belum mengaktifkan perhitungan otomatis insentif PPh 21 DTP.
Jangan menganggap hasil simulasi sebagai nominal pajak yang pasti akan dipotong apabila perusahaan Anda menggunakan fasilitas tersebut.
Batasan Kalkulator dan Cara Memverifikasi Hasil
Kalkulator ini terutama ditujukan untuk simulasi pegawai tetap yang bekerja pada satu pemberi kerja selama dua belas bulan penuh.
Perhitungan dapat berbeda untuk pegawai yang baru mulai bekerja, berhenti sebelum akhir tahun, berpindah pemberi kerja, memiliki perlakuan pajak khusus, atau memperoleh penghasilan dari beberapa sumber.
Versi saat ini juga belum menyediakan simulasi otomatis skema Gross-Up, perhitungan seluruh komponen BPJS, atau perlakuan terperinci untuk setiap keadaan kepemilikan dan administrasi NPWP/NIK.
Untuk keperluan administrasi resmi:
- Periksa slip gaji dan rincian bruto setiap masa pajak.
- Cocokkan data dengan bukti potong yang diterbitkan pemberi kerja.
- Gunakan layanan dan pedoman resmi Direktorat Jenderal Pajak.
- Jika hasil tetap berbeda, mintalah penjelasan bagian payroll atau konsultan pajak yang kompeten.
Ketika memasuki tahap pelaporan, baca juga panduan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui Coretax DJP untuk memahami hubungan antara bukti potong, penghasilan, dan pelaporan tahunan.
Data hasil kalkulator merupakan estimasi pribadi dan tidak menggantikan bukti pemotongan maupun dokumen pajak resmi.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah gaji Rp5 juta sebulan pasti tidak kena PPh 21?
Tidak selalu. Untuk pegawai tetap dengan kondisi umum tertentu, tarif TER bulanan dapat menghasilkan pemotongan nol pada tingkat bruto tersebut. Namun, penghasilan tambahan, masa kerja, status perpajakan, dan perhitungan pada masa pajak terakhir dapat memengaruhi hasil. Periksa seluruh komponen dan ketentuan yang berlaku.
Mengapa PPh 21 Desember lebih besar daripada bulan lain?
Pada Desember atau masa pajak terakhir, pemberi kerja melakukan perhitungan menggunakan ketentuan tarif progresif tahunan dan memperhitungkan pajak yang sudah dipotong sebelumnya. Karena itu, potongan dapat lebih besar, lebih kecil, atau menunjukkan kelebihan pemotongan. Nilainya bergantung pada total penghasilan dan pengurang yang berlaku.
Apakah THR dikenakan PPh 21 tersendiri?
THR yang merupakan penghasilan kena pajak diperhitungkan bersama komponen penghasilan lain sesuai ketentuan. Pembayaran THR dapat meningkatkan bruto pada bulan penerimaan dan memengaruhi lapisan tarif TER. Namun, kenaikan potongan bulan THR tidak selalu sama dengan kenaikan PPh tahunan setelah rekonsiliasi akhir tahun.
Apakah hasil kalkulator bisa langsung digunakan untuk mengisi SPT Tahunan?
Hasilnya dapat membantu melakukan pengecekan awal, tetapi tidak menggantikan bukti potong maupun data resmi yang digunakan dalam pelaporan SPT. Gunakan dokumen pemberi kerja dan informasi pada sistem DJP sebagai dasar administrasi. Jika terdapat perbedaan, lakukan rekonsiliasi sebelum mengirimkan SPT Tahunan.
Memahami Potongan Pajak Sebelum Mengambil Keputusan Finansial
Kalkulator PPh 21 membantu Anda melihat hubungan antara gaji bruto, tarif bulanan, PTKP, penghasilan tambahan, dan pemotongan tahunan.
Nilai terpentingnya bukan hanya hasil angka, melainkan kemampuan memeriksa dari mana angka tersebut berasal.
Mulailah dengan data slip gaji yang benar. Uji skenario tanpa bonus, kemudian tambahkan THR atau penghasilan tidak teratur jika memang diterima. Perhatikan perubahan pajak bulanan dan hasil akhirnya.
Setelah memahami perhitungan, simpan hasil simulasi untuk dibandingkan dengan bukti potong resmi. Untuk kebutuhan finansial lainnya, jelajahi kumpulan tools online gratis Summase.org.
Perhitungan pajak yang dapat dijelaskan dengan baik akan lebih berguna daripada sekadar angka potongan yang diterima tanpa dipahami.
Dasar Hukum dan Referensi Resmi
Artikel dan simulasi ini mengacu pada rujukan berikut:
- PP Nomor 58 Tahun 2023 — Tarif Efektif PPh 21, Kementerian Keuangan.
- PMK Nomor 168 Tahun 2023 — Tata Cara Pemotongan PPh 21, Kementerian Keuangan.
- Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Direktorat Jenderal Pajak.
- Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Direktorat Jenderal Pajak.
- PMK Nomor 105 Tahun 2025 — Insentif PPh 21 DTP Tahun 2026, Kementerian Keuangan.
Catatan editorial: Regulasi dan cakupan simulasi diperiksa pada 17 November 2026. Artikel ini merupakan informasi edukatif dan bukan konsultasi pajak individual. Jika ketentuan berubah, rumus kalkulator dan penjelasannya perlu diperbarui bersama-sama.
